redaksiutama.com – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin)Reni Yunita menyampaikan bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) akan melakukan penyesuaian saat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi kenaikan.
“Pasti pelaku IKM akan melakukan penyesuaian. Para pelaku IKM juga akan lebih bijak, misalnya dari pengambilan bahan baku, bagaimana bisa mendapat bahan baku yang lebih dekat,” kata Reni di Jakarta, Rabu.
Menurut Reni, kenaikan harga BBM akan berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pada ongkos produksi IKM.
Namun, lanjut Reni, penyesuaian harga BBM tersebut juga dibutuhkan untuk menjaga agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi seimbang.
Untuk itusebagai pembina IKM, Reni meminta agar IKM berinovasi dan melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan kondisi tersebut.
Menurut Reni, BBM berkontribusi 17 persen terhadap ongkos produksi dan pembentukan harga sebuah produk, sehinggajika terjadi kenaikan harga BBM, maka pelaku IKM akan melakukan penyesuaian.
“Mungkin akan mengalami penyesuaian, pelaku harus melihat berapa besar melakukan penyesuaian. Jangan sampai konsumen beralih,” ujar Reni.
Menurutnya, bantuan sosial (bansos) pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM akan menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pasar bagi produk-produk IKM dapat terjaga di tengah tantangan tersebut.
Diketahui, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi BBM.
“Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu mengatakan dalam rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM itu diputuskan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial, dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Menkeu, dari total bantuan sosial Rp24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan 3 jenis bantuan berupa bantalan sosialdiantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
